Profil BPBD

Profil BPBD

  1. Dasar Hukum

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencanadan pasal 18 berbunyiPemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.” Selain itu pada pasal 35 dan 36 UU No 24 Tahun 2007 mengamanatkan agar setiap daerah dalam penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dengan diterbitkannya Undang Undang tersebut beserta aturan turunannya maka terdapat dimensi baru dalam penanggulangan bencana, yaitu:

(1) Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi.

(2)    Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi.

(3)    Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (resilience) terhadap bencana.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, beragam bencana alam baru menjadi tinjauan khusus di Indonesia. Pemanasan global, perubahan iklim, badai magnet, dan penurunan kualitas udara menjadi bencana terbaru di abad ke 21. Rangkaian bencana tersebut kini belum terlalu dirasakan dampaknya, namun akan menjadi bencana besar ketika manusia tidak memahami dan mewaspadai hingga menjadi bencana makro. Tidak dapat dipungkiri, upaya mitigasi bencana sangat perlu dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia.

Dalam rangka penanganan bencana daerah agar lebih terarah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD Pesisir Barat didirikan berdasarkan Peraturan Bupati (PerBup) Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat tertanggal 2 Oktober 2013. Bagan Struktur Organisasi BPBD tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 06 Tahun 2013. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Barat yang didasari oleh Peraturan Bupati (PerBup) dikarenakan saat ini Kabupaten Pesisir Barat belum memiliki lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten untuk memfasilitasi terciptanya Peraturan Daerah (PerDa) tentang Penanggulangan Bencana.

  1. Visi Misi
  2. Visi BPBD Pesisir Barat

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Barat adalah

“Terwujudnya Kabupaten Pesisir Barat yang Berbasis Lingkungan

dan Tangguh Menghadapi Bencana”

Diharapkan dengan terumuskannya visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen perangkat Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan seluruh para pihak pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja dan peran serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

  1. Misi BPBD Pesisir Barat

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Barat adalah :

  1. melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana;
  2. membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.
  3. menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
  4. Tugas dan Fungsi
  5. Tugas Pokok

Tugas Pokok BPBD Pesisir Barat :

  • menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana daerah;
  • menetapkan standar penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  • menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  • menyusun, menetapkan, dan menginformasikan prosedur tetap penanganan bencana;
  • melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  • mengelola dan mengendalikan penggunaan uang dan barang;
  • mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  • melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  1. Fungsi

Fungsi BPBD Pesisir Barat :

  • merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien;
  • mengkoordinasikan pembinaan, pengendalian, dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
  • memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
  • melaksanakan pengelolaan administratif.
  1. Struktur Organisasi (attachment)